Sejarah
Lengkap Perjalanan Hidup dan Kekuasaan Soeharto
Haji Muhammad Soeharto, dipanggil akrab Pak Harto, adalah sosok nama
besar yang memimpin Republik Indonesia, selama 32 tahun. Suatu kemampuan
kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya
(senang atau tidak). Ia menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi
Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan). Bahkan sempat mendapat
penghargaan dari FAO atas keberhasilan menggapai swasembada pangan (1985).
Maka, saat itu pantas saja ia pun dianugerahi penghargaan sebagai Bapak
Pembangunan Nasional.
Namun, akhirnya ia harus meletakkan jabatan secara tragis, bukan semata-mata
karena desakan demonstrasi mahasiswa (1998), melainkan lebih akibat
pengkhianatan para pembantu dekatnya yang sebelumnya ABS dan ambisius tanpa
fatsoen politik. Saat ia baru meletakkan jabatan, ada rumor yang berkembang.
Seandainya Pak Harto mendengar hati nurani isteri yang dicintainya, Ibu Tien
Soeharto, yang konon, sudah menyarankannya berhenti sekitar sepuluh tahun
sebelumnya, pasti kepemimpinnya tidak berakhir dengan berbagai hujatan yang
memojokkannya seolah-olah ia tak pernah berbuat baik untuk bangsa dan
negaranya.
Ia memang seperti kehilangan ‘inspirasi’ dan ‘teman sehati’ setelah Ibu Tien Soeharto
meninggal dunia (Minggu 28 April 1996). Pak Harto bukan pria satu-satunya yang
merasakan hal seperti ini. Banyak pria (pemimpin) yang justru ‘kuat’ karena
didukung keberadaan isterinya. Salah satu contoh, Bill Clinton mungkin sudah
akan jatuh sebelum waktunya jika tak ditopang isterinya Hillary Clinton.
Pak Harto tidak segera mencari pengganti isterinya. Kesepiannya seperti
teratasi atas dorongan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia menghabiskan
waktu dalam mengemban tugas beratnya sebagai presiden. Apalagi beberapa
pembantunya memberinya laporan dan harapan yang mendorongnya untuk tetap
bertahan sebagai presiden. Bahkan, bersama pembantunya (menterinya) BJ Habibie, ia bisa berjam-jam berbicara.
Tak jarang para staf harus menyediakan mie instan jika menunggui pertemuan
mereka itu.
Rakyat bangsa ini tentu masih ingat. Seusai Pemilu 1997 dan sebelum Sidang Umum
MPR, Maret 1998, para pembantunya, di antaranya Harmoko, selaku Ketua Umum DPP
Golkar, menyatakan akan tetap mencalonkan HM Soeharto sebagai presiden
1998-2003. Tapi, justeru pada HUT Golkar ke-33, Oktober 1997 itu, HM Soeharto
mengembalikan pernyataan itu untuk dicek ulang: Apakah rakyat sungguh-sungguh masih
menginginkannya menjadi presiden?
Setelah berselang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 Januari 1998, tiga
pimpinan Keluarga Besar Golkar atau yang lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni
jalur Golkar/Beringin (Harmoko), jalur ABRI (Feisal Tanjung) dan jalur
birokrasi (Yogie SM), datang ke Bina Graha menyampaikan hasil pengecekan ulang
keinginan rakyat dalam pencalonan HM Soeharto sebagai Presiden RI.
Saat
itu mereka melaporkan kepada Pak Harto. "Bahwa ternyata rakyat memang
hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM
Soeharto,” kata Harmoko mengumumkan kepada pers usai melapor kepada Pak Harto.
"Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad
Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003," tutur
Harmoko yang didampingi M Yogie SM dan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika itu.
Menurut Harmoko, Jenderal TNI (Purn) H Muhammad
Soeharto,
setelah menerima hasil pengecekan itu, menyatakan bersedia dicalonkan kembali
sebagai Presiden RI masa bhakti 1998-2003. Selain mengumumkan kesediaan Pak
Harto dipilih kembali sebagai Presiden RI, menurut Harmoko, Keluarga Besar
Golkar juga membuat kriteria untuk calon Wakil Presiden, antara lain memahami
ilmu pengetahuan dan industri. Pernyataan ini mengarah kepada BJ Habibie.
Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar itu, masih
menurut Harmoko, Pak Harto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia
tersebut walaupun harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarga. Tetapi untuk
kepentingan bangsa dan negara, Haji Muhammad Soeharto tidak mungkin menghindar
dari tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa.
"Dengan adanya kepercayaan rakyat ini tidak membuat Bapak Haji Muhammad
Soeharto bersikap 'tinggi glanggang colong playu.' Itu istilah Pak Harto yang
artinya tidak meninggalkan tanggung jawab dan mengelak dari kepercayaan rakyat
tersebut demi kepentingan negara dan bangsa," tegas Harmoko.
Tapi, ternyata itulah awal sebuah tragedi pembusukan dan pengkhianatan
digulirkan. HM Soeharto memang terpilih kembali menjadi Presiden periode
1998-2003 pada Sidang Umum MPR, 1-11 Maret 1998. Didampingi BJ Habibie sebagai
wakil presiden.
Namun, komponen mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat terus melancarkan
demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wapres BJ Habibie turun serta Golkar
dibubarkan. Saat itu, Pak Harto masih terlihat yakin bahwa demonstrasi itu akan
surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Maka pada awal Mei 1998, ia
berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT Nonblok. Saat berangkat, di
bandara Halim Perdanakusuma, ia dilepas Wakil Presiden BJ Habibie, Fangab
Feisal Tanjung, juga Ketua Harian ICMI Tirto Sudiro dan sejumlah menteri
lainnya yang sebagian diantaranya kemudian mengkhianatinya.
Sementara, sepeninggal Pak Harto, dalam beberapa hari kemudian, suasana Jakarta
semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa makin marak, juga tersiar
isu terjadi sesuatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah
pengelompokan dalam tubuh militer itu. Selain banyak aktivis pro demikrasi
‘hilang’ entah kemana, juga diisukan ribuan anggota militer ‘menghilang’ dari
kesatuannya memembawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.
“Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya
besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang
dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta
bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa
bersama,” tulis sebuah majalah ketika itu. Beberapa pertanyaan yang sampai hari
ini tetap misterius.
Suasana makin mencekam, pada 12 Mei 1998, akibat terjadinya penembakan
mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi
Trisakti. Empat orang mahasiswa gugur. Mahasiswa makin ‘marah’. Hampir di
seluruh kampus terjadi demonstrasi. Bahkan sebagian mulai keluar dari
kampusnya. Bersamaan dengan itu, terjadi pembakaran mobil di sekitar parkir
dekat Universitas Trisakti.
Bahkan, 13 Mei 1998, mahasiswa seperti dipancing untuk keluar dari kampusnya.
Situasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta justeru mengundang tanda tanya.
Ada sekelompok demonstran yang melempari mahasiswa dalam kampus itu karena
mereka tidak keluar dari kampusnya. Para mahasiswa tetap berada dalam kampus
dalam suasana berkabung.
Besoknya, 14 Mei 1998, terjadilah malapetaka di Jakarta. Warga keturunan Cina
menjadi sasaran. Pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan dibakar. Saat itu,
Jakarta seperti tak punya petugas keamanan. Sementara para petinggi ABRI berada
di Malang. Di lapangan sangat terasa ada provokator yang menggerakkan. Di
beberapa tempat, ada teriakan: “Mahasiswa datang… mahasiawa datang!”
Dalam kondisi chaos itu, rupanya mahasiswa sangat jeli. Tampaknya, mereka
menghindari dijadikan kambinghitam. Karena hari itu, dan besoknya, tidak ada
demonstrasi mahasiswa yang keluar dari kampusnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa
yang sebelumnya tidak biasa ikut demonstrasi, memilih tidak pulang dari kampus
daripada terjebak di jalan yang penuh kerumunan.
Situasi ini memaksa HM Soeharto pulang lebih cepat dari jadual dari Mesir.
Sebelum pulang, beredar isu bahwa ia akan dihadang oleh mahasiswa. Tapi
Soeharto tetap pulang, tanpa terjadi penghadangan seperti diperkirakan
sebelumnya. Sebelum pulang, di hadapan warga Indonesia di Mesir, ia menyatakan
bersedia mundur jika rakyat menghendakinya. Saat itu, ia menegaskan tidak akan
menggunakan kekuatan bersenjata melawan mahasiswa dan kehendak rakyat.
Setiba di Jakarta, HM Soeharto kemudian mengundang beberapa tokoh masyarakat,
di antaranya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, tanpa
Amien Rais dan Adi Sasono, untuk membicarakan pembentukan Komite Reformasi. Ia
juga berencana merombak kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi. Ia menawarkan
reformasi secara gradual untuk mencegah terjadinya keguncangan.
Ia juga menerima rombongan rektor Universitas Indonesia. Mereka ini datang untuk meminta
Presiden Soeharto berhenti dengan hormat. HM Soeharto mempersilahkan mereka
menyampaikan aspirasi itu melalui MPR. Demonstrasi mahasiswa pun akhirnya
terpusat ke gedung MPR/DPR. Mereka menduduki gedung legislatif itu.
Harmoko, yang menjabat Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya menampung desakan
mahasiswa yang meminta Pak Harto turun. Di hadapan para mahasiswa itu, Harmoko menyatakan
bahwa pimpinan MPR setuju dengan desakan mahasiswa untuk meminta Pak Harto
mundur. Harmoko seperti tak terpengaruh atas pernyataannya saat meminta
kesediaan Pak Harto untuk dicalonkan kembali menjadi presiden jauh hari sebelum
SU MPR.
Pernyataan Harmoko ini kemudian dijelaskan (dibantah) Pangab Jenderal Wiranto
sebagai bukan pernyataan institusi tapi lebih merupakan pernyataan pribadi.
HM Soeharto tentu dengan cermat terus mengikuti perkembangan itu. Sampai sore
tanggal 20 Mei 1998, tampaknya ia masih yakin akan bisa mengatasi keadaan
secara damai dengan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinet menjadi
Kabinet Reformasi. Tapi keinginan baik Pak Harto ini disambut dingin berbagai
kalangan bahkan tragisnya ditolak sebagian pembantunya (menteri) yang
dibesarkannya.
Rupanya inilah detik-detik terakhir ia menjabat presiden. Hari itu, Rabu 20 Mei
1998 sekitar pukul 19:30, Pak Harto menerima Mantan Wakil Presiden Sudharmono
di kediaman Jalan Cendana 8 Jakarta. Saat itu, menurut Sudharmono, Presiden
Soeharto menyatakan tetap akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan segera
akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi serta mengadakan perubahan
susunan Kabinet Pembangunan VII.
Sekitar setengah jam berikutnya, pukul 20.00, Wakil Presiden B.J. Habibie menghadap Pak Harto. Lalu
sekitar pukul 20:30, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto yang
sedang bersama Wakil Presiden B.J. Habibie di ruang tamu kediaman Jalan Cendana
8 itu. Di hadapan Wakil Presiden BJ Habibie, Presiden Soeharto meminta
Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara, mempersiapkan naskah final: Keputusan
Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan
Kabinet Reformasi.
Saat itu, Presiden Soeharto menyatakan akan mengumumkan dan melaksanakan
pelantikannya besok hari, Kamis 21 Mei 1998. Untuk keperluan itu Presiden
Soeharto juga minta agar ruang upacara atau yang lazim disebut ruang kredensial
di Istana Merdeka dipersiapkan.
Kemudian Wakil Presiden B.J Habibie pulang. Sementara itu, sebanyak
empat belas orang menteri membuat pernyataan tidak bersedia ikut serta dalam
Kabinet Reformasi yang direncanakan Pak Harto. Mereka itu adalah para menteri
yang sebelumnya dibesarkan Pak Harto.
Lalu, sekitar pukul 21:00, setelah BJ Habibie pulang itu, Saadillah Mursyid
mohon untuk bisa melanjutkan bertemu dengan Pak Harto. Dalam kesempatan itu,
Saadillah Mursyid melaporkan bahwa sejumlah orang-orang yang direncanakan untuk
menjadi anggota Komite Reformasi telah menyatakan menolak. Saadillah juga
melaporkan adanya informasi bahwa empat belas orang menteri yang direncanakan
akan duduk dalam Kabinet Reformasi menyatakan tidak bersedia ikut serta dalam
Kabinet. Setelah itu, Saadillah pulang.
Tapi sekitar pukul 21:40, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto
lagi. Saadillah bergegas menuju ruangan di tempat biasanya Presiden menerima
tamu, termasuk menerima para menteri. Saadillah terkejut karena Presiden tidak
ada di ruangan itu. Ketika ditanyakan, barulah ajudan memberitahukan bahwa
Presiden Soeharto menunggu di ruang kerja pada bagian kediaman pribadi.
Sekitar pukul 22:15 hari Rabu 20 Mei 1998 itu, HM Soeharto mempersilakan
Saadillah duduk di sebelahnya. Kursi hanya ada satu, di situ HM Soeharto duduk.
Lalu Saadillah dipersilahkan menggeser puff, sebuah tempat duduk empat persegi,
agar bisa lebih dekat.
Setelah hening sejenak, kemudian HM Soeharto mengatakan: “Segala usaha untuk
menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Tetapi Tuhan rupanya
berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai
terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya
memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar
1945.“
Lalu, kepada Saadillah sebagai Menteri Sekretaris Negara, diminta untuk
mempersiapkan empat hal. Pertama, konsep ‘Pernyataan Berhenti dari jabatan
Presiden RI’; Kedua, memberitahu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden
akan dilaksanakan hari Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09:00 di ruang Jepara Istana
Merdeka; Ketiga, memberitahu Wakil Presiden BJ Habibie agar hadir di Istana
Merdeka hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09:00 dan agar siap untuk
mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung; Keempat,
memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka hari Kamis 21 Mei 1998
pukul 09:00.
Saadillah pun segera memberitahu Pimpinan DPR, Wakil Presiden dan Ketua
Mahkamah Agung melalui telepon. Malam sudah larut menjelang tengah malam. Lalu,
bersama-sama staf, Saadillah segera mulai melakukan penyusunan naskah Pernyataan
Berhenti Presiden. Setelah mendapatkan pokok-pokok dan arahan, Bambang Kesowo,
waktu itu Wakil Sekretaris Kabinet, dan Soenarto Soedharmo, ketika itu Asisten
Khusus Menteri Sekretaris Negara mulai menyusun konsep awal. Sementara Yusril
Ihza Mahendra, ketika itu Pembantu Asisten (Banas) Menteri Sekretaris Negara,
memberikan masukan-masukan terutama dari segi hukum tata negara.
Konsep
disusun secara bersama-sama, sebagaimana layaknya suatu pekerjaan staf. Bukan hasil kerja orang
perorangan. Setelah konsep diteliti dan dikoreksi beberapa kali, pada pukul
03:00 menjelang subuh tanggal 21 Mei 1998 naskah Pernyataan telah siap untuk
diajukan kepada Presiden.Naskah diajukan melalui prosedur yang sudah baku pada
Sekretariat Negara. Konsep yang sudah diketik rapi diserahkan kepada Ajudan.
Ajudan menaruh naskah itu di meja kerja Presiden. Pagi harinya, Kamis, 21 Mei
1998 sekitar pukul 10:00 pagi di ruang upacara Istana Merdeka, yang lazim
ketika itu disebut ruang kredensial, Presiden Soeharto menyampaikan pidato Pernyataan Berhenti Sebagai
Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya itu Presiden Soeharto antara lain menyatakan: “Saya
telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan
Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan
Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan
yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan
untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai
bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan
Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.”
“Dengan
memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk
dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh
karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan
sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan
pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan
berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak
saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.“
Selepas
itu, dengan ditemani puteri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan
Saadillah Mursyid, Pak Harto melambaikan tangan meninggalkan Istana Merdeka
pulang ke kediaman di Jalan Cendana 8. Ketika sampai di kediaman, sebelum duduk
di ruang keluarga, Pak Harto mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap:
“Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundakku selama
berpuluh-puluh tahun.“ Kemudian, putera-puteri dan keluarga menyalaminya.
Setelah itu, Pak Harto pun menjadi bulan-bulanan caci-maki dan hujatan. Bukan
hanya dari orang-orang yang sebelumnya tidak sejalan dengan Pak Harto,
melainkan lebih lagi dari para menteri dan tokoh-tokoh Golkar yang selama ini
tak sungkan-sungkan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekat. Bahkan BJ
Habibie yang mengaku dibesarkan HM Soeharto juga tampak tanpa fatsoen politik
mengambil sikap bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang kekal, hanya
kepentinganlah yang abadi. Mereka tidak segan-segan memosisikan Pak Harto dan keluarga Cendana ibarat
keranjang sampah. Tempat pembuangan semua yang kotor. Bahwa semua kekotoran
pada era Orde Baru ditimpakan ke pundak Pak Harto dan keluarganya. Sepertinya,
HM Soeharto dan keluarganya sebagai satu-satunya yang melakukan korupsi pada
era itu.
HM
Soeharto pun ‘diasingkan’ dari Golkar yang dibesarkannya. Elit-elit Golkar
malah yang duluan teriak agar Soeharto ditahan karena kejahatan-kejahatan yang
dituduhkan kepadanya selama memerintah. Golkar yang sebelumnya lebih didonimasi
pengaruh ABRI tampak bergeser lebih didominasi elit-elit ICMI (Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia).
Suatu tragedi tendensius konstitusi, yang kental diwarnai subjektivitas politik
pun terjadi. Pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1998 – MPR yang masih didominasi
kekuatan Golkar hasil Pemilu 1997 – menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998.
Pasal 4 ketetapan MPR itu berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat
negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/
konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan
prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia.” Penyebutan nama
orang secara eksplisit – mantan Presiden Soeharto – dalam pasal ini tampak
tendensius, absurd dan sangat diwarnai sifat subjektivitas politik serta di
luar kelaziman sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukankah sebaiknya format suatu
Tap MPR merupakan garis-garis umum dari suatu kebijakan negara? Jadinya, pasal
ini seperti hendak diposisikan hanya
berlaku kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi tidak berlaku bagi mantan
presiden yang lainnya.
Tampaknya, itulah puncak pengkhianatan beberapa mantan menteri dan elit Golkar
yang dibesarkannya. Kendati Pak Harto tidak pernah mengatakan secara eksplisit
bahwa mereka ini mengkhianatinya. Tapi sikapnya yang sampai hari ini belum
bersedia menerima kunjungan BJ Habibie dan beberapa mantan menteri dan elit
Golkar lainnya bisa dipahami berbagai pihak sebagai indikasi ke arah itu. Pak
Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat
diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang
didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu.
Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan. Pak
Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat
diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang
didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu.
Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan.
Tapi
tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik.
Ada beberapa yang justeru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan
lagi berkuasa. Satu di antaranya adalah Saadillah Mursyid, mantan Menteri
Sekretaris Negara. Saadillah menyatakan: “Mudah-mudahan saya terhindar dari
orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu
mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden
orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala
kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan
Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buru”k, jahanam (Al Qur‘an, Surah Ar
Ra’ad ayat 25).”
Daftar
pustaka :
